Menanti Kerja BNPP di Camar Bulan
Selasa, 11 Oktober 2011 11:52 wib
Gamawan Fauzi (Foto: Koran Sindo)
JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan (BNPP) pada 2010 lalu. Tapi gaungnya seakan tak pernah terdengar selama ini.
Sebenarnya, Presiden SBY membentuk BNPP karena begitu seringnya Indonesia mengalami masalah perbatasan. Karenanya, BNPP ditugaskan untuk fokus pada masalah perbatasan yang berfungsi sebagai pengawas dan pengelola wilayah perbatasan yang ada Indonesia, dengan maksud menyelaraskan antara pertahanan-keamanan dengan sosial-ekonomi masyarakat di daerah perbatasan Indonesia.
Selain itu, BNPP bertugas tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Berdasarkan data Litbang okezone, kemunculan BNPP merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang direalisasikan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2010.
Kini, kinerja dari BNPP tengah dinanti di tengah bergemanya kasus perbatasan Indonesia dan Malaysia di Camar Bulan, Kalimantan Barat.
Sebelumnya, kinerja BNPP juga dipertanyakan melihat masih banyaknya kasus masalah perbatasan wilayah yang belum teratasi dan adanya kemungkinan muncul masalah baru. Seperti di daerah Sungai Buan, Titik D 400, Gunung Raya, dan Sungai Aum. Selain itu masih kurangnya perhatian terhadap rakyat Indonesia dalam hal peningkatan kesejahteraan menyebabkan banyak sebagian daerah di perbatasan bergantung pada negara lain, seperti Malaysia di Kalimantan, dan Filipina di Sulawesi.
Siang ini, Komisi I DPR dijadwalkan memanggil pemerintah tentang sengketa perbatasan di Camar Bulan. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan mewakili pemerintah dalam rapat tersebut. Namun Menlu diketahui tengah berada di Malaysia. Belum diketahui agenda Menlu selama di Malaysia, namun ada kemungkinan ada kaitannya dengan demam Camar Bulan di dalam negeri.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga Kepala BNPP (ex officio) juga direncanakan hadir. Mungkin kali ini kinerja BNPP bisa terlihat.
(Raja Eben Lumbanrau/Litbang Okezone/lam)
Sebenarnya, Presiden SBY membentuk BNPP karena begitu seringnya Indonesia mengalami masalah perbatasan. Karenanya, BNPP ditugaskan untuk fokus pada masalah perbatasan yang berfungsi sebagai pengawas dan pengelola wilayah perbatasan yang ada Indonesia, dengan maksud menyelaraskan antara pertahanan-keamanan dengan sosial-ekonomi masyarakat di daerah perbatasan Indonesia.
Selain itu, BNPP bertugas tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan, menetapkan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, serta melaksanakan evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan. Berdasarkan data Litbang okezone, kemunculan BNPP merupakan tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 yang direalisasikan dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2010.
Kini, kinerja dari BNPP tengah dinanti di tengah bergemanya kasus perbatasan Indonesia dan Malaysia di Camar Bulan, Kalimantan Barat.
Sebelumnya, kinerja BNPP juga dipertanyakan melihat masih banyaknya kasus masalah perbatasan wilayah yang belum teratasi dan adanya kemungkinan muncul masalah baru. Seperti di daerah Sungai Buan, Titik D 400, Gunung Raya, dan Sungai Aum. Selain itu masih kurangnya perhatian terhadap rakyat Indonesia dalam hal peningkatan kesejahteraan menyebabkan banyak sebagian daerah di perbatasan bergantung pada negara lain, seperti Malaysia di Kalimantan, dan Filipina di Sulawesi.
Siang ini, Komisi I DPR dijadwalkan memanggil pemerintah tentang sengketa perbatasan di Camar Bulan. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa akan mewakili pemerintah dalam rapat tersebut. Namun Menlu diketahui tengah berada di Malaysia. Belum diketahui agenda Menlu selama di Malaysia, namun ada kemungkinan ada kaitannya dengan demam Camar Bulan di dalam negeri.
Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi yang juga Kepala BNPP (ex officio) juga direncanakan hadir. Mungkin kali ini kinerja BNPP bisa terlihat.
(Raja Eben Lumbanrau/Litbang Okezone/lam)